Masalah Gizi di Indonesia: Kondisi Gizi Masyarakat Memprihatinkan
Gizi.net -
Oleh: Hidayat Syarief
Sekitar 37,3 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, separo dari total rumah tangga mengonsumsi makanan kurang dari kebutuhan sehari-hari, lima juta balita berstatus gizi kurang, dan lebih dari 100 juta penduduk berisiko terhadap berbagai masalah kurang gizi.
Itulah sebagian gambaran tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh untuk diatasi. Apalagi Indonesia sudah terikat dengan kesepakatan global untuk mencapai Millennium Development Goals (MDG's) dengan mengurangi jumlah penduduk yang miskin dan kelaparan serta menurunkan angka kematian balita menjadi tinggal separo dari keadaan pada tahun 2000.
Perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia terbukti sangat menentukan kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu negara-bangsa. Terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang sangat esensial adalah terpenuhinya kebutuhan pangan yang bergizi.
Permintaan pangan yang tumbuh lebih cepat dari produksinya akan terus berlanjut. Akibatnya, akan terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan produksi pangan domestik yang makin lebar. Penyebab utama kesenjangan itu adalah adanya pertumbuhan penduduk yang masih relatif tinggi, yaitu 1,49 persen per tahun, dengan jumlah besar dan penyebaran yang tidak merata.
Dampak lain dari masalah kependudukan ini adalah meningkatnya kompetisi pemanfaatan sumber daya lahan dan air disertai dengan penurunan kualitas sumber daya tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kapasitas produksi pangan nasional dapat terhambat pertumbuhannya.
Rendahnya konsumsi pangan atau tidak seimbangnya gizi makanan yang dikonsumsi mengakibatkan terganggunya pertumbuhan organ dan jaringan tubuh, lemahnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit, serta menurunnya aktivitas dan produktivitas kerja.
Pada bayi dan anak balita, kekurangan gizi dapat mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan spiritual. Bahkan pada bayi, gangguan tersebut dapat bersifat permanen dan sangat sulit untuk diperbaiki. Kekurangan gizi pada bayi dan balita, dengan demikian, akan mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Oleh karena itu pangan dengan jumlah dan mutu yang memadai harus selalu tersedia dan dapat diakses oleh semua orang pada setiap saat. Bahasan tersebut menggambarkan betapa eratnya kaitan antara gizi masyarakat dan pembangunan pertanian. Keterkaitan tersebut secara lebih jelas dirumuskan dalam pengertian ketahanan pangan (food security) yaitu tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai dan dapat dijangkau oleh semua orang untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
Masalah gizi adalah gangguan kesehatan seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh tidak seimbangnya pemenuhan kebutuhannya akan zat gizi yang diperoleh dari makanan. Masalah gizi yang dalam bahasa Inggris disebut malnutrition, dibagi dalam dua kelompok yaitu masalah gizi-kurang (under nutrition) dan masalah gizi-lebih (over nutrition), baik berupa masalah gizi-makro ataupun gizi-mikro.
Gangguan kesehatan akibat masalah gizi-makro dapat berbentuk status gizi buruk, gizi kurang, atau gizi lebih. Sedang gangguan kesehatan akibat masalah gizi mikro hanya dikenal sebutan dalam bentuk gizi kurang zat gizi mikro tertentu, seperti kurang zat besi, kurang zat yodium, dan kurang vitamin A.
Masalah gizi makro, terutama masalah kurang energi dan protein (KEP), telah mendominasi perhatian para pakar gizi selama puluhan tahun. Pada tahun 1980-an data dari lapangan di banyak negara menunjukkan bahwa masalah gizi utama bukan kurang protein, tetapi lebih banyak karena kurang energi atau kombinasi kurang energi dan protein. Bayi sampai anak berusia lima tahun, yang lazim disebut balita, dalam ilmu gizi dikelompokkan sebagai golongan penduduk yang rawan terhadap kekurangan gizi termasuk KEP.
Berdasarkan data Susenas, prevalensi gizi buruk dan kurang pada balita telah berhasil diturunkan dari 35,57 persen tahun 1992 menjadi 24,66 persen pada tahun 2000.
Namun, terdapat kecenderung peningkatan kembali prevalensi pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, jika melihat pertumbuhan jumlah penduduk dan proporsi balita pada dari tahun ke tahun, sebenarnya jumiah balita penderita gizi buruk dan kurang cenderung meningkat.
Kronisnya masalah gizi buruk dan kurang pada balita di Indonesia ditunjukkan pula dengan tingginya prevalensi anak balita yang pendek (stunting <-2 SD). Masih sekitar 30-40 persen anak balita di Indonesia diklasifikasikan pendek. Tingginya prevalensi gizi buruk dan kurang pada balita, berdampak juga pada gangguan pertumbuhan pada anak usia baru masuk sekolah. Pada tahun 1994 prevalensi gizi kurang menurut tinggi badan anak usia 6-9 tahun adalah 39,8 persen dan hanya berkurang sebanyak 3,7 persen, yaitu menjadi 36,1 persen pada tahun 1999.
Masalah gizi lainnya yang cukup penting adalah masalah gizi mikro, terutama untuk kurang vitamin A, kurang yodium, dan kurang zat besi. Meskipun berdasarkan hasil survei nasional tahun 1992 Indonesia dinyatakan telah bebas dari xerophthalmia, masih 50 persen dari balita mempunyai serum retinol <20 mcg/100 ml, yang berarti memiliki risiko tinggi untuk munculnya kembali kasus xeropthalmia. Sementara prevalensi gangguan akibat kurang yodium (GAKY) pada anak usia sekolah di Indonesia adalah 30 persen pada tahun 1980 dan menurun menjadi 9,8 persen pada tahun 1998.
Walaupun terjadi penurunan yang cukup berarti, GAKY masih dianggap masalah kesehatan masyarakat, karena secara umum prevalensi masih di atas 5 persen dan bervariasi antar wilayah, dimana masih dijumpai kecamatan dengan prevalensi GAKY di atas 30 persen.
Diperkirakan sekitar 18,16 juta penduduk hidup di wilayah endemik sedang dan berat; dan 39,24 juta penduduk hidup di wilayah endemis ringan. Masalah berikutnya adalah anemia gizi akibat kurang zat besi. Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil adalah 50,9 persen pada tahun 1995 dan turun menjadi 40 persen pada tahun 2001, sedangkan pada wanita usia subur 15-44 tahun masing-masing sebesar 39,5 persen pada tahun 1995 dan 27,9 persen pada 2001. Prevalensi anemia gizi berdasarkan SKRT 2001 menunjukkan bahwa 61,3 persen bayi < 6 bulan, 64,8 persen bayi 6-11 bulan, dan 58 persen anak 12-23 bulan menderita anemia gizi.
Penyebab Utama Masalah Gizi
Terdapat dua faktor yang terkait langsung dengan masalah gizi khususnya gizi buruk atau kurang, yaitu intake zat gizi yang bersumber dari makanan dan infeksi penyakit (lihat Gambar 3). Kedua faktor yang saling mempengaruhi tersebut terkait dengan berbagai fakto penyebab tidak langsung yaitu ketahanan dan keamanan pangan, perilaku gizi, kesehatan badan dan sanitasi lingkungan.
Ketahanan pangan merupakan salah satu isu utama upaya peningkatan status gizi masyarakat yang paling erat kaitannya dengan pembangunan pertanian. Situasi produksi pangan dalam negeri serta ekspor dan impor pangan akan menentukan ketersediaan pangan yang selanjutnya akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di tingkat wilayah. Sementara ketahanan pangan pada tingkat rumahtangga, akan ditentukan pula oleh daya daya beli masyarakat terhadap pangan
Seperti yang tersaji dalam Gambar 5, ketahanan pangan sebagai isu penting dalam pembangunan pertanian menuntut kemampuan masyarakat dalam menyediakan kebutuhan pangan yang diperlukan secara sustainable (ketersediaan pangan) dan juga menuntut kondisi yang memudahkan masyarakat memperolehnya dengan harga yang terjangkau khususnya bagi masyarakat lapisan bawah (sesuai daya beli masyarakat).
Menyeimbangkan antara ketersediaan pangan dan sesuai dengan daya beli masyarakat dengan meminimalkan ketergantungan akan impor menjadi hal yang cukup sulit dilaksanakan saat ini. Pada kenyataannya, beberapa produk pangan penting seperti beras dan gula, produksi dalam negeri dirasa masih kalah dengan produk impor karena tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat kita.
Kebijakan yang ada pun tidak memberi kondisi yang kondusif bagi petani sebagai produsen, untuk dapat meningkatkan produktivitasnya maupun mengembangkan diversifikasi pertanian guna mengembangkan keragaman pangan.
Perkembangan Konsumsi Pangan
Intake zat gizi yang berasal dari makanan yang dikonsumsi seseorang merupakan salah satu penyebab langsung dari timbulnya masalah gizi. Rata-rata konsumsi energi penduduk Indonesia tahun 2002 adalah sekitar 202 kkal/kap/hari yang berarti sekitar 90.4 persen dari kecukupan yang dianjurkan. Sementara rata-rata konsumsi protein sekitar 54,4 telah melebih kecukupan protein yang dianjurkan baru mencapai 90,4 persendari kecukupan gizi yang dianjurkan sebesar 2200 kkal/hari.
Selain masih rendahnya tingkat konsumsi energi, data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan penduduk belum memenuhi kaidah gizi baik dari segi kualitas maupun keragamannnya, dimana masih terjadi: (1) kelebihan padi-padian; (2) sangat kekurangan pangan hewani; dan (3) kurang umbi-umbian, sayur dan buah, kacang-kacangan, minyak dan lemak, buah/biji berminyak serta gula. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya ketergantungan konsumsi pangan penduduk pada padi-padian terutama beras. *
Penulis adalah Guru Besar Ilmu Gizi IPB, Bogor - Sumber: SUARA PEMBARUAN ONLINE - 12/6/2004
Senin, 08 Februari 2010
Fikri - Bilqis ???
Banyumas - Kisah serupa Bilqis, bocah penderita kelainan empedu, juga dialami Abdulah Ichsanul Fikri (19 bulan) . Bedanya, Fikri belum mendapat perhatian dari siapa pun. Bocah tersebut kini menjalani perawatan seadanya di rumah.
Fikri juga mengalami ciri-ciri fisik seperti Bilqis. Mata dan kulitnya tampak menguning, sementara perutnya tampak buncit. Derita ini dialami Fikri sejak dia berusia sekitar 2 bulan. Namun karena keterbatasan dana, bocah malang itu hanya mendapatkan pengobatan alternatif.
Menginjak usia 7 bulan, kondisi Fikri memburuk. Perutnya kian membesar dan buah zakarnya bengkak. Kondisi ini membuat Fikri terus rewel. Setiap saat bocah tersebut hanya bisa menangis dan menangis.
Kesehatan anak pasangan Abdul Salam (33) dan Ani Purwaningsih ini kian merosot saat berusia 1 tahun. Tak tahan melihat derita anaknya, Abdul dan Ani, kemudian membawanya ke rumah sakit. Namun karena kondisinya sudah parah, Fikri dirujuk ke RSCM Jakarta untuk menjalani pemeriksaan ct scan, rontgen dan sebagainya.
Keputusan tersebut membuat Abdul dan Ani bingung. Penghasilan Abdul sebagai pegawai toko bunga di Jakarta Barat tak cukup untuk membiayai pengobatan Fikri. Akhirnya bocah tersebut dibawa pulang kampung.
Fikri dan Ani kini tinggal di Desa Banteran, Sumbang, Banyumas, Jawa Tegah. Di Desa itu mereka tinggal di rumah menetap di rumah orang tua Ani. Dan sudah 4 bulan ini Fikri tidak mendapatkan pengobatan apa pun.
"Kami sudah tidak ada biaya lagi," ujar Ani saat ditemui di rumahnya, Senin (8/2/2010).
Terkait hal itu, sambung Ani, dia akan membawa Fikri ke Lembaga Kesehatan Cuma-cuma (LKC) di Jakarta. Malam ini mereka akan berangkat ke Jakarta.
"Mudah-mudahan, lewat lembaga itu ada bantuan untuk Fikri," ungkap Ani penuh harap.
Sebelumnya seorang bocah bernama Bilqis juga menderita kelainan empedu (Atresia Bilier). Saluran empedu Bilqis tidak berbentuk atau tidak berkembang secara normal dan harus menjalani operasi transplantasi hati yang menelan biaya hingga Rp 1 miliar.
Di tengah rasa pasrah orang tuanya, muncul gerakan sosial untuk membantu bocah malang tersebut yang disebut 'koin cinta untuk Bilqis'. Hari demi hari, sumbangan untuk Bilqis terus mengalir hingga tembus Rp 1,3 miliar.
Atas bantuan itu, Bilqis saat ini siap menjani operasi di RS Karyadi, Semarang, Jawa Tengah. Mungkinkan keajaiban itu terjadi pada Fikri?
Golkar Mulai Khawatir Dengan Kebijakan SBY
BAKAL TERJADI LONJAKAN PENGANGGURAN KEMISKINAN
GOLKAR mulai khawatir dengan kebijakan yang akan diberlakukan Presiden SBY mengenai AFTA atau Asean Free Trade Agreement atau perdagangan bebas di Asean. Golkar khawatir dampaknya akan sangat merugikan bagi industri nasional. Bisa meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan secara absolut
Kekhawatiran tersebut disampaikan Golkar melalui Sekretaris Fraksinya di DPR Ade Komarudin, kemarin.
"Kami memprediksi, akan marak terjadi PHK dan minimnya investasi di industri manufaktur. Angka pengangguran dan kemiskinan melonjak dan bukan tak mungkin itu memicu instabilitas nasional," kata Ade.
Dia memberikan gambaran, dengan pemberlakukan AFTA, maka industri manufaktur nasional yang selama mi jadi tulang punggung dan menyerap tenaga kerja, akan tutup dengan sendirinya. Mereka sulit bersaing dengan serbuan produk impor dari China. Harga produk dari China diyakini lebih murah, sehingga konsumen akan banyak yang berpaling dari produk lokal.
Sesuai kajian Golkar, jika AFTA diberlakukan, yang terpuruk adalah industri tekstil dan produk tekstil, industri petrokimia, industri peralatan dan mesin pertanian, industri alas kaki, industri fiber sintetik, industri elektronik (termasuk kabel dan peralatan listrik), industri permesinan.
industri rancang bangun serta industri baja. "Kita hanya mampu menjual bahan baku yang belum atau setengah diolah, sementara pemerintah Cina sangat agresif mendorong ekspor ke luar negeri dengan kebijakan yang mendorong industrinya bisa bersaing secara produktif, jadi antara ekspor dan impor kita akan timpang dengan sendirinya," jelasnya.
Perkembangan industri nasional saat ini terkendala dengan minimnya infrastruktur, tingginya biaya tranportasi serta jasa pelabuhan yang masih berbelit "Dengan kendala tersebut, tidak etis kalau pemerintah membiarkan industri manufaktur nasional mati dengan sendirinya akibat diberlakukannya kesepakatan AFTA," kata Ade.
Melihat kenyataan itu, Golkar mendesak pemerintah menunda kesepakatan tersebut demi kepentingan nasional. Negara-negara maju pun, katanya mengingatkan, juga bersikap demikian, bila kepentingan nasionalnya terganggu.
"Lihat saja sikap Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya dalam perundingan WTO, mereka berusaha dan sangat melindungi kepentingan nasionalnya," katanya.
EM tempat terpisah, anggota Komisi VI DPR Lily Asdjudiredja mengatakan, komisinya telah mengirim surat kepada presiden melalui pimpinan DPR agar pemerintah melakukan renegosiasi perjanjian tersebut Menurut dia, dalam poin ke-6 perjanjian itu disebutkan bahwa Pemerintah RI diberi peluang untuk mengubah atau menarik konsensus di dalam perjanjian dengan memberikan kompensasi yang berlaku.
Berdasarkan itu, kami mendesak pemerintah untuk lakukan penangguhan terhadap pemberlakuan ketentuan kesepakatan AFTA mengingat faktor kesiapan sektor industri, daya saing dan kapasitas kita belum siap,1 tegas Lily Asdjudiredja.
Kata Lily, kalau AFTA diberlakukan maka industri di dalam negeri akan man karena tidak punya daya saing. Dia menyebut, tujuh ribu komoditi asing akan masuk tanpa bea masuk, akan terjadi PHK secara besar-besaran karena industri gulung tikar sehingga pengangguran dan kemiskinan otomatis bertambah. "Karena itu kita berharap rim ekonomi SBY menunda polair canaan AFTA.Saya yakin, kalau tim ekonomi berbuat maksimal, penundaan yang kita harapkan akan tercapai," kata Lily lagi.
HUTAN DI INDONESIA
Indonesia merupakan rumah dari hutan hujan terluas di seluruh Asia, meski Indonesia terus mengembangkan lahan-lahan tersebut untuk mengakomodasi populasinya yang semakin meningkat serta pertumbuhan ekonominya.
Sekitar tujuh belas ribu pulau-pulau di Indonesia membentuk kepulauan yang membentang di dua alam biogeografi - Indomalayan dan Australasian - dan tujuh wilayah biogeografi, serta menyokong luar biasa banyaknya keanekaragaman dan penyebaran spesies. Dari sebanyak 3.305 spesies amfibi, burung, mamalia, dan reptil yang diketahui di Indonesia, sebesar 31,1 persen masih ada dan 9,9 persen terancam. Indonesia merupakan rumah bagi setidaknya 29.375 spesies tumbuhan vaskular, yang 59,6 persennya masih ada.
Penebangan Hutan
Saat ini, hanya kurang dari separuh Indonesia yang memiliki hutan, merepresentasikan penurunan signifikan dari luasnya hutan pada awalnya. Antara 1990 dan 2005, negara ini telah kehilangan lebih dari 28 juta hektar hutan, termasuk 21,7 persen hutan perawan. Penurunan hutan-hutan primer yang kaya secara biologi ini adalah yang kedua di bawah Brazil pada masa itu, dan sejak akhir 1990an, penggusuran hutan primer makin meningkat hingga 26 persen. Kini, hutan-hutan Indonesia adalah beberapa hutan yang paling terancam di muka bumi.
Jumlah hutan-hutan di Indonesia sekarang ini makin turun dan banyak dihancurkan berkat penebangan hutan, penambangan, perkebunan agrikultur dalam skala besar, kolonisasi, dan aktivitas lain yang substansial, seperti memindahkan pertanian dan menebang kayu untuk bahan bakar. Luas hutan hujan semakin menurun, mulai tahun 1960an ketika 82 persen luas negara ditutupi oleh hutan hujan, menjadi 68 persen di tahun 1982, menjadi 53 persen di tahun 1995, dan 49 persen saat ini. Bahkan, banyak dari sisa-sisa hutan tersebut yang bisa dikategorikan hutan yang telah ditebangi dan terdegradasi.
Efek dari berkurangnya hutan ini pun meluas, tampak pada aliran sungai yang tidak biasa, erosi tanah, dan berkurangnya hasil dari produk-produk hutan. Polusi dari pemutih khlorin yang digunakan untuk memutihkan sisa-sisa dari tambang telah merusak sistem sungai dan hasil bumi di sekitarnya, sementara perburuan ilegal telah menurunkan populasi dari beberapa spesies yang mencolok, di antaranya orangutan (terancam), harimau Jawa dan Bali (punah), serta badak Jawa dan Sumatera (hampir punah). Di pulau Irian Jaya, satu-satunya sungai es tropis memang mulai menyurut akibat perubahan iklim, namun juga akibat lokal dari pertambangan dan penggundulan hutan.
Penebangan kayu tropis dan ampasnya merupakan penyebab utama dari berkurangnya hutan di negara itu. Indonesia adalah eksportir kayu tropis terbesar di dunia, menghasilkan hingga 5 milyar USD setiap tahunnya, dan lebih dari 48 juta hektar (55 persen dari sisa hutan di negara tersebut) diperbolehkan untuk ditebang. Penebangan hutan di Indonesia telah memperkenalkan beberapa daerah yang paling terpencil, dan terlarang, di dunia pada pembangunan. Setelah berhasil menebangi banyak hutan di daerah yang tidak terlalu terpencil, perusahaan-perusahaan kayu ini lantas memperluas praktek mereka ke pulau Kalimantan dan Irian Jaya, dimana beberapa tahun terakhir ini banyak petak-petak hutan telah dihabisi dan perusahaan kayu harus masuk semakin dalam ke daerah interior untuk mencari pohon yang cocok. Sebagai contoh, di pertengahan 1990an, hanya sekitar 7 persen dari ijin penambangan berada di Irian Jaya, namun saat ini lebih dari 20 persen ada di kawasan tersebut.
Di Indonesia, penebangan kayu secara legal mempengaruhi 700.000-850.000 hektar hutan setiap tahunnya, namun penebangan hutan illegal yang telah menyebar meningkatkan secara drastis keseluruhan daerah yang ditebang hingga 1,2-1,4 juta hektar, dan mungkin lebih tinggi - di tahun 2004, Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim mengatakan bahwa 75 persen dari penebangan hutan di Indonesia ilegal. Meskipun ada larangan resmi untuk mengekspor kayu dari Indonesia, kayu tersebut biasanya diselundupkan ke Malaysia, Singapura, dan negara-negara Asia lain. Dari beberapa perkiraan, Indonesia kehilangan pemasukan sekitar 1 milyar USD pertahun dari pajak akibat perdagangan gelap ini. Penambangan ilegal ini juga merugikan bisnis kayu yang resmi dengan berkurangnya suplai kayu yang bisa diproses, serta menurunkan harga internasional untuk kayu dan produk kayu.
Agrikultur
Beberapa tahun terakhir ini, wilayah hutan yang luas telah banyak diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia bertambah dari 600.000 hektar di tahun 1985 hingga lebih dari 4 juta hektar pada awal 2006 ketika pemerintah mengumumkan rencana untuk mengembangkan 3 juta hektar tambahan untuk perkebunan kelapa sawit di tahun 2011. Kelapa sawit (Elaeis guineensis) adalah tanaman perkebunan yang sangat menarik, karena merupakan minyak sayur termurah dan memproduksi lebih banyak minyak per hektar bila dibandingkan dengan bibit minyak lainnya. Di masa ketika harga energi cukup tinggi, minyak sawit tampak sebagai jalan terbaik untuk memenuhi meningkatnya permintaan biofuel sebagai sumber energi alternatif.
Walau menghabisi hutan hujan yang masih alami dan perkebunan kelapa sawit boleh dibuat di atas lahan hutan yang telah terdegradasi, penggundulan hutan diijinkan asalkan prosesnya dinyatakan sebagai langkah awal untuk mendirikan perkebunan. Karenanya perkebunan kelapa sawit kerap menggantikan hutan alami. Yang tengah menjadi kepedulian para pemerhati hutan adalah proyek 2 juta hektar yang direncanakan di Kalimantan Tengah. Rencana ini - yang dibiayai oleh Cina dan didukung oleh pemerintah Indonesia - telah dikritik oleh kelompok-kelompok peduli lingkungan hidup. Menurut mereka pengubahan hutan alami menjadi monokultur pohon kelapa sawit mengancam keanekaragaman hayati dan sistem ekologi. World Wildlife Fund, yang selama ini termasuk vokal mengutuk kondisi tersebut dan mempunyai beberapa peneliti di lapangan untuk menaksir wilayah yang potensial terpengaruh, telah mengeluarkan beberapa laporan tentang keberagaman biologis di daerah tersebut (361 spesies baru ditemukan di Borneo antara tahun 1994-2004).
Cara tercepat dan termurah untuk mengosongkan suatu lahan baru untuk perkebunan adalah dengan membakarnya. Tiap tahun, ratusan dari ribuan hektar are berubah menjadi asap saat para pengembang dan petugas perkebunan terburu-buru menyalakan api sebelum musim hujan datang. Di musim kemarau - terutama selama tahun-tahun el Nino - api ini dapat terbakar di luar kendali selama berbulan-bulan, menyebabkan polusi mematikan yang mempengaruhi negara-negara tetangga dan menyebabkan berkobarnya pula kemarahan politis.
Di tahun 1982-1983, lebih dari 9,1 juta are (3,7 juta hektar) terbakar di Borneo sebelum musim hujan datang, sementara lebih dari 2 juta hektar hutan dan semak belukar terbakar selama masa el Nino tahun 1997-1998, menyebabkan kerugian hingga 9,3 milyar USD. Kebakaran tersebut juga menyebabkan kerusakan yang parah dan bermacam-macam terhadap ekonomi, politik, sosial, kesehatan, dan ekologi di Indonesia, sementara negara-negara tetangga Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand yang tergabung dalam ASEAN telah berada di suasana krisis ekonomi. Analisa satelit mengenai kebakaran di tahun 1997-1998 menjelaskan bahwa 80 persen dari kebakaran ini terkait pada pemegang ijin perkebunan atau penebangan hutan.
Kabut asap dari kebakaran tahun 2005-2006 menyebabkan panasnya hubungan antara pemerintah Malaysia dan Indonesia. Malaysia dan Singapura telah menawarkan bantuan untuk menanggulangi kebakaran di Indonesia, sambil secara bersama-sama menimpakan kesalahan pada negara tersebut atas tidak adanya peningkatan dalam mengendalikan kebakaran. Indonesia, sebaliknya, menyalahkan perusahaan-perusahaan Malaysia karena melakukan penebangan hutan ilegal di negara itu, yang menyebabkan hutan-hutannya menjadi mudah terbakar.
Meski ada pencegahan, termasuk permintaan Indonesia agar dapat menerapkan hukuman mati bagi penebang liar dan pembuat api, kebakaran seperti itu diperkirakan justru akan bertambah parah di masa depan saat kawasan hutan tersebut menghadapi peningkatan kekeringan akibat perubahan dan penurunan iklim.
Kebakaran rawa gemuk di Indonesia merusak akibat muatan karbon yang tinggi di ekosistem - Dr. Susan Page, dari Universitas Leicester, mengestimasikan bahwa tanah gemuk di Asia Tenggara bisa mengandung hingga 21 persen dari selueuh karbon tanah dunia. Kebakaran di tahun 1997 melepaskan 2,67 milyar ton karbon dioksida ke atmosfer.
Masalah Populasi
Kebakaran di Indonesia diperparah dengan kurangnya pengarahan pada program transmigrasi pemerintah yang memindahkan keluarga-keluarga miskin dari pulau-pulau pusat yang padat ke daerah yang lebih jarang penduduknya di pulau lain. Dalam program lebih dari 2 dekade ini, lebih dari 6 juta migran - 730.000 keluarga - direlokasikan ke Kalimantan, Irian Jaya, Sulawesi, dan Sumatera. Ketidaktahuan mengenai cara bercocok tanam di daerah tersebut menyebabkan banyak transmigran dibayar rendah. Di tahun 1995, mantan Presiden Suharto mencanangkan "Proyek Satu Juta Hektar", sebuah proyek ambisius untuk memindahkan 300.000 keluarga dari Jawa ke Kalimantan Tengah dan menaikkan produksi beras hingga 2,7 juta ton per tahun. Selama 2 tahun, para pekerja menggundulkan hutan dan menggali hampir 3.000 mil kanal yang bertujuan untuk menjaga kekeringan tanah selama musim hujan dan untuk irigasi selama musim kemarau. Namun karena tanah gemuk lebih tinggi dari sungai, rencana tersebut gagal karena kanal-kanal tersebut justru membawa seluruh kelembaban keluar dari tanah gemuk. Kegagalan proyek ini ditambah dengan kekeringan selama 8 bulan akibat tahun el Nino yang intens. Di tahun 1997, tanah-tanah gemuk yang kering ini terbakar. Kebakaran di daerah lain Indonesia ini terhubung pada daerah-daerah hunian yang didirikan selama program transmigrasi.
Penambangan
Praktek penambangan mempunyai efek merusak pada hutan dan suku pedalaman di Indonesia. Proyek yang terbesar dan paling terkenal adalah pertambangan Freeport di Irian Jaya, dilakukan oleh Freeport-McMoran. Berbasis di New Orleans, Freeport-McMoran telah menjalankan pertambangan emas, perak, dan tembaga Gunung Ertsberg di Irian Jaya, Indonesia, selama lebih dari 20 tahun dan telah mengubah gunung itu menjadi lubang sedalam 600 meter. Seperti yang telah didokumentasikan oleh New York Times dan banyak kelompok lingkungan hidup, perusahaan pertambangan tersebut membuang limbah dalam ukuran yang mengejutkan ke dalam sungai-sungai lokal, membuat aliran dan daerah basahnya menjadi "tidak cocok untuk kehidupan akuatik". Bergantung pada petugas-petugas militer bergaji besar, pertambangan ini dilindungi oleh tentara swasta virtual yang terlibat dalam kematian sekitar 160 orang antara tahun 1975 dan 1997 di area pertambangan.
Menurut perkiraan, Freeport menimbulkan 700.000 ton limbah setiap harinya dan limbah batu yang tersimpan di dataran tinggi - kedalaman 900 kaki di berbagai tempat - saat ini telah mencapai luas 3 mil persegi. Survey pemerintah menemukan bahwa pertambangan tersebut telah menghasilkan tingginya tingkat tembaga dan sedimen hingga hampir semua ikan menghilang dalam radius sekitar 90 mil persegi daerah basah di sepanjang sungai di sekitar lokasi mereka.
Menyelidiki perusakan lingkungan dan praktek-praktek hak asasi manusia yang dipertanyakan di Freeport merupakan suatu tantangan tersendiri karena tambang tersebut adalah salah satu dari sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah Indonesia. Seorang peneliti pemerintahan Indonesia menulis bahwa "produksi tambang tersebut sangatlah besar, dan perangkat pengaturannya sangat lemah, sehingga membujuk Freeport untuk menuruti permintaan menteri untuk mengurangi kerusakan lingkungan adalah bagaikan 'melukis di awan'," menurut artikel di New York Times 27 Desember 2005.
Kroni dan Korupsi
Manajemen hutan di Indonesia telah lama dijangkiti oleh korupsi. Petugas pemerintahan yang dibayar rendah dikombinasikan dengan lazimnya usahawan tanpa reputasi baik dan politisi licik, larangan penebangan hutan liar yang tak dijalankan, penjualan spesies terancam yang terlupakan, peraturan lingkungan hidup yang tak dipedulikan, taman nasional yang dijadikan lahan penebangan pohon, serta denda dan hukuman penjara yang tak pernah ditimpakan. Korupsi telah ditanamkan pada masa pemerintahan mantan Presiden Jendral Haji Mohammad Soeharto (Suharto), yang memperoleh kekuasaan sejak 1967 setelah berpartisipasi dalam perebutan pemerintahan oleh militer di tahun 1967. Di bawah pemerintahannya, kroni tersebar luas, serta banyak dari relasi dekat dan kelompoknya mengumpulkan kekayaan yang luar biasa melalui subsidi dan praktek bisnis yang kotor.
Tradisi kapitalisme kroni ini mempunyai peran yang sangat penting dalam lemahnya respon pemerintah terhadap kasus kebakaran hutan pada krisis tahun 1997-1998. Menurut managing director IMF, Indonesia tidak mampu menggunakan dana reboisasi non-bujeter mereka untuk melawan kebakaran karena dana tersebut telah dialokasikan untuk proyek mobil yang gagal milik anak Suharto. Walaupun dana milyaran tersebut ditarik dari pajak kayu, dana itu telah lama digunakan sebagai cara yang tepat untuk mendistribusikan kekayaan kembali pada lingkaran elit ekonomi Indonesia, orang-orang dekat dari orang terkuat pada masa itu. IMF mengatakan bahwa dana tersebut kebanyakan telah digunakan untuk menyediakan pinjaman berbunga rendah pada perusahaan komersial kayu dan perkebunan untuk pembukaan hutan dan mengganti hutan alami tadi dengan pinus, eucalyptus, dan pohon akasia untuk produksi kertas.
Masa Depan
Hutan-hutan Indonesia menghadapi masa depan yang suram. Walau negara tersebut memiliki 400 daerah yang dilindungi, namun kesucian dari kekayaan alam ini seperti tidak ada. Dengan kehidupan alam liar, hutan, tebing karang, atraksi kultural, dan laut yang hangat, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk eko-turisme, namun sampai saat ini kebanyakan pariwisata terfokus pada sekedar liburan di pantai. Sex-tourism merupakan masalah di beberapa bagian negara, dan pariwisata itu sendiri telah menyebabkan permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan hidup, mulai dari pembukaan hutan, penataan bakau, polusi, dan pembangunan resort.
Sekitar tujuh belas ribu pulau-pulau di Indonesia membentuk kepulauan yang membentang di dua alam biogeografi - Indomalayan dan Australasian - dan tujuh wilayah biogeografi, serta menyokong luar biasa banyaknya keanekaragaman dan penyebaran spesies. Dari sebanyak 3.305 spesies amfibi, burung, mamalia, dan reptil yang diketahui di Indonesia, sebesar 31,1 persen masih ada dan 9,9 persen terancam. Indonesia merupakan rumah bagi setidaknya 29.375 spesies tumbuhan vaskular, yang 59,6 persennya masih ada.
Penebangan Hutan
Saat ini, hanya kurang dari separuh Indonesia yang memiliki hutan, merepresentasikan penurunan signifikan dari luasnya hutan pada awalnya. Antara 1990 dan 2005, negara ini telah kehilangan lebih dari 28 juta hektar hutan, termasuk 21,7 persen hutan perawan. Penurunan hutan-hutan primer yang kaya secara biologi ini adalah yang kedua di bawah Brazil pada masa itu, dan sejak akhir 1990an, penggusuran hutan primer makin meningkat hingga 26 persen. Kini, hutan-hutan Indonesia adalah beberapa hutan yang paling terancam di muka bumi.
Jumlah hutan-hutan di Indonesia sekarang ini makin turun dan banyak dihancurkan berkat penebangan hutan, penambangan, perkebunan agrikultur dalam skala besar, kolonisasi, dan aktivitas lain yang substansial, seperti memindahkan pertanian dan menebang kayu untuk bahan bakar. Luas hutan hujan semakin menurun, mulai tahun 1960an ketika 82 persen luas negara ditutupi oleh hutan hujan, menjadi 68 persen di tahun 1982, menjadi 53 persen di tahun 1995, dan 49 persen saat ini. Bahkan, banyak dari sisa-sisa hutan tersebut yang bisa dikategorikan hutan yang telah ditebangi dan terdegradasi.
  |
Efek dari berkurangnya hutan ini pun meluas, tampak pada aliran sungai yang tidak biasa, erosi tanah, dan berkurangnya hasil dari produk-produk hutan. Polusi dari pemutih khlorin yang digunakan untuk memutihkan sisa-sisa dari tambang telah merusak sistem sungai dan hasil bumi di sekitarnya, sementara perburuan ilegal telah menurunkan populasi dari beberapa spesies yang mencolok, di antaranya orangutan (terancam), harimau Jawa dan Bali (punah), serta badak Jawa dan Sumatera (hampir punah). Di pulau Irian Jaya, satu-satunya sungai es tropis memang mulai menyurut akibat perubahan iklim, namun juga akibat lokal dari pertambangan dan penggundulan hutan.
Penebangan kayu tropis dan ampasnya merupakan penyebab utama dari berkurangnya hutan di negara itu. Indonesia adalah eksportir kayu tropis terbesar di dunia, menghasilkan hingga 5 milyar USD setiap tahunnya, dan lebih dari 48 juta hektar (55 persen dari sisa hutan di negara tersebut) diperbolehkan untuk ditebang. Penebangan hutan di Indonesia telah memperkenalkan beberapa daerah yang paling terpencil, dan terlarang, di dunia pada pembangunan. Setelah berhasil menebangi banyak hutan di daerah yang tidak terlalu terpencil, perusahaan-perusahaan kayu ini lantas memperluas praktek mereka ke pulau Kalimantan dan Irian Jaya, dimana beberapa tahun terakhir ini banyak petak-petak hutan telah dihabisi dan perusahaan kayu harus masuk semakin dalam ke daerah interior untuk mencari pohon yang cocok. Sebagai contoh, di pertengahan 1990an, hanya sekitar 7 persen dari ijin penambangan berada di Irian Jaya, namun saat ini lebih dari 20 persen ada di kawasan tersebut.
Di Indonesia, penebangan kayu secara legal mempengaruhi 700.000-850.000 hektar hutan setiap tahunnya, namun penebangan hutan illegal yang telah menyebar meningkatkan secara drastis keseluruhan daerah yang ditebang hingga 1,2-1,4 juta hektar, dan mungkin lebih tinggi - di tahun 2004, Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim mengatakan bahwa 75 persen dari penebangan hutan di Indonesia ilegal. Meskipun ada larangan resmi untuk mengekspor kayu dari Indonesia, kayu tersebut biasanya diselundupkan ke Malaysia, Singapura, dan negara-negara Asia lain. Dari beberapa perkiraan, Indonesia kehilangan pemasukan sekitar 1 milyar USD pertahun dari pajak akibat perdagangan gelap ini. Penambangan ilegal ini juga merugikan bisnis kayu yang resmi dengan berkurangnya suplai kayu yang bisa diproses, serta menurunkan harga internasional untuk kayu dan produk kayu.
Agrikultur
Beberapa tahun terakhir ini, wilayah hutan yang luas telah banyak diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia bertambah dari 600.000 hektar di tahun 1985 hingga lebih dari 4 juta hektar pada awal 2006 ketika pemerintah mengumumkan rencana untuk mengembangkan 3 juta hektar tambahan untuk perkebunan kelapa sawit di tahun 2011. Kelapa sawit (Elaeis guineensis) adalah tanaman perkebunan yang sangat menarik, karena merupakan minyak sayur termurah dan memproduksi lebih banyak minyak per hektar bila dibandingkan dengan bibit minyak lainnya. Di masa ketika harga energi cukup tinggi, minyak sawit tampak sebagai jalan terbaik untuk memenuhi meningkatnya permintaan biofuel sebagai sumber energi alternatif.
Walau menghabisi hutan hujan yang masih alami dan perkebunan kelapa sawit boleh dibuat di atas lahan hutan yang telah terdegradasi, penggundulan hutan diijinkan asalkan prosesnya dinyatakan sebagai langkah awal untuk mendirikan perkebunan. Karenanya perkebunan kelapa sawit kerap menggantikan hutan alami. Yang tengah menjadi kepedulian para pemerhati hutan adalah proyek 2 juta hektar yang direncanakan di Kalimantan Tengah. Rencana ini - yang dibiayai oleh Cina dan didukung oleh pemerintah Indonesia - telah dikritik oleh kelompok-kelompok peduli lingkungan hidup. Menurut mereka pengubahan hutan alami menjadi monokultur pohon kelapa sawit mengancam keanekaragaman hayati dan sistem ekologi. World Wildlife Fund, yang selama ini termasuk vokal mengutuk kondisi tersebut dan mempunyai beberapa peneliti di lapangan untuk menaksir wilayah yang potensial terpengaruh, telah mengeluarkan beberapa laporan tentang keberagaman biologis di daerah tersebut (361 spesies baru ditemukan di Borneo antara tahun 1994-2004).
|
Di tahun 1982-1983, lebih dari 9,1 juta are (3,7 juta hektar) terbakar di Borneo sebelum musim hujan datang, sementara lebih dari 2 juta hektar hutan dan semak belukar terbakar selama masa el Nino tahun 1997-1998, menyebabkan kerugian hingga 9,3 milyar USD. Kebakaran tersebut juga menyebabkan kerusakan yang parah dan bermacam-macam terhadap ekonomi, politik, sosial, kesehatan, dan ekologi di Indonesia, sementara negara-negara tetangga Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand yang tergabung dalam ASEAN telah berada di suasana krisis ekonomi. Analisa satelit mengenai kebakaran di tahun 1997-1998 menjelaskan bahwa 80 persen dari kebakaran ini terkait pada pemegang ijin perkebunan atau penebangan hutan.
Kabut asap dari kebakaran tahun 2005-2006 menyebabkan panasnya hubungan antara pemerintah Malaysia dan Indonesia. Malaysia dan Singapura telah menawarkan bantuan untuk menanggulangi kebakaran di Indonesia, sambil secara bersama-sama menimpakan kesalahan pada negara tersebut atas tidak adanya peningkatan dalam mengendalikan kebakaran. Indonesia, sebaliknya, menyalahkan perusahaan-perusahaan Malaysia karena melakukan penebangan hutan ilegal di negara itu, yang menyebabkan hutan-hutannya menjadi mudah terbakar.
Meski ada pencegahan, termasuk permintaan Indonesia agar dapat menerapkan hukuman mati bagi penebang liar dan pembuat api, kebakaran seperti itu diperkirakan justru akan bertambah parah di masa depan saat kawasan hutan tersebut menghadapi peningkatan kekeringan akibat perubahan dan penurunan iklim.
Kebakaran rawa gemuk di Indonesia merusak akibat muatan karbon yang tinggi di ekosistem - Dr. Susan Page, dari Universitas Leicester, mengestimasikan bahwa tanah gemuk di Asia Tenggara bisa mengandung hingga 21 persen dari selueuh karbon tanah dunia. Kebakaran di tahun 1997 melepaskan 2,67 milyar ton karbon dioksida ke atmosfer.
Masalah Populasi
Kebakaran di Indonesia diperparah dengan kurangnya pengarahan pada program transmigrasi pemerintah yang memindahkan keluarga-keluarga miskin dari pulau-pulau pusat yang padat ke daerah yang lebih jarang penduduknya di pulau lain. Dalam program lebih dari 2 dekade ini, lebih dari 6 juta migran - 730.000 keluarga - direlokasikan ke Kalimantan, Irian Jaya, Sulawesi, dan Sumatera. Ketidaktahuan mengenai cara bercocok tanam di daerah tersebut menyebabkan banyak transmigran dibayar rendah. Di tahun 1995, mantan Presiden Suharto mencanangkan "Proyek Satu Juta Hektar", sebuah proyek ambisius untuk memindahkan 300.000 keluarga dari Jawa ke Kalimantan Tengah dan menaikkan produksi beras hingga 2,7 juta ton per tahun. Selama 2 tahun, para pekerja menggundulkan hutan dan menggali hampir 3.000 mil kanal yang bertujuan untuk menjaga kekeringan tanah selama musim hujan dan untuk irigasi selama musim kemarau. Namun karena tanah gemuk lebih tinggi dari sungai, rencana tersebut gagal karena kanal-kanal tersebut justru membawa seluruh kelembaban keluar dari tanah gemuk. Kegagalan proyek ini ditambah dengan kekeringan selama 8 bulan akibat tahun el Nino yang intens. Di tahun 1997, tanah-tanah gemuk yang kering ini terbakar. Kebakaran di daerah lain Indonesia ini terhubung pada daerah-daerah hunian yang didirikan selama program transmigrasi.
Penambangan
Praktek penambangan mempunyai efek merusak pada hutan dan suku pedalaman di Indonesia. Proyek yang terbesar dan paling terkenal adalah pertambangan Freeport di Irian Jaya, dilakukan oleh Freeport-McMoran. Berbasis di New Orleans, Freeport-McMoran telah menjalankan pertambangan emas, perak, dan tembaga Gunung Ertsberg di Irian Jaya, Indonesia, selama lebih dari 20 tahun dan telah mengubah gunung itu menjadi lubang sedalam 600 meter. Seperti yang telah didokumentasikan oleh New York Times dan banyak kelompok lingkungan hidup, perusahaan pertambangan tersebut membuang limbah dalam ukuran yang mengejutkan ke dalam sungai-sungai lokal, membuat aliran dan daerah basahnya menjadi "tidak cocok untuk kehidupan akuatik". Bergantung pada petugas-petugas militer bergaji besar, pertambangan ini dilindungi oleh tentara swasta virtual yang terlibat dalam kematian sekitar 160 orang antara tahun 1975 dan 1997 di area pertambangan.
Menurut perkiraan, Freeport menimbulkan 700.000 ton limbah setiap harinya dan limbah batu yang tersimpan di dataran tinggi - kedalaman 900 kaki di berbagai tempat - saat ini telah mencapai luas 3 mil persegi. Survey pemerintah menemukan bahwa pertambangan tersebut telah menghasilkan tingginya tingkat tembaga dan sedimen hingga hampir semua ikan menghilang dalam radius sekitar 90 mil persegi daerah basah di sepanjang sungai di sekitar lokasi mereka.
Menyelidiki perusakan lingkungan dan praktek-praktek hak asasi manusia yang dipertanyakan di Freeport merupakan suatu tantangan tersendiri karena tambang tersebut adalah salah satu dari sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah Indonesia. Seorang peneliti pemerintahan Indonesia menulis bahwa "produksi tambang tersebut sangatlah besar, dan perangkat pengaturannya sangat lemah, sehingga membujuk Freeport untuk menuruti permintaan menteri untuk mengurangi kerusakan lingkungan adalah bagaikan 'melukis di awan'," menurut artikel di New York Times 27 Desember 2005.
Kroni dan Korupsi
Manajemen hutan di Indonesia telah lama dijangkiti oleh korupsi. Petugas pemerintahan yang dibayar rendah dikombinasikan dengan lazimnya usahawan tanpa reputasi baik dan politisi licik, larangan penebangan hutan liar yang tak dijalankan, penjualan spesies terancam yang terlupakan, peraturan lingkungan hidup yang tak dipedulikan, taman nasional yang dijadikan lahan penebangan pohon, serta denda dan hukuman penjara yang tak pernah ditimpakan. Korupsi telah ditanamkan pada masa pemerintahan mantan Presiden Jendral Haji Mohammad Soeharto (Suharto), yang memperoleh kekuasaan sejak 1967 setelah berpartisipasi dalam perebutan pemerintahan oleh militer di tahun 1967. Di bawah pemerintahannya, kroni tersebar luas, serta banyak dari relasi dekat dan kelompoknya mengumpulkan kekayaan yang luar biasa melalui subsidi dan praktek bisnis yang kotor.
Tradisi kapitalisme kroni ini mempunyai peran yang sangat penting dalam lemahnya respon pemerintah terhadap kasus kebakaran hutan pada krisis tahun 1997-1998. Menurut managing director IMF, Indonesia tidak mampu menggunakan dana reboisasi non-bujeter mereka untuk melawan kebakaran karena dana tersebut telah dialokasikan untuk proyek mobil yang gagal milik anak Suharto. Walaupun dana milyaran tersebut ditarik dari pajak kayu, dana itu telah lama digunakan sebagai cara yang tepat untuk mendistribusikan kekayaan kembali pada lingkaran elit ekonomi Indonesia, orang-orang dekat dari orang terkuat pada masa itu. IMF mengatakan bahwa dana tersebut kebanyakan telah digunakan untuk menyediakan pinjaman berbunga rendah pada perusahaan komersial kayu dan perkebunan untuk pembukaan hutan dan mengganti hutan alami tadi dengan pinus, eucalyptus, dan pohon akasia untuk produksi kertas.
Masa Depan
Hutan-hutan Indonesia menghadapi masa depan yang suram. Walau negara tersebut memiliki 400 daerah yang dilindungi, namun kesucian dari kekayaan alam ini seperti tidak ada. Dengan kehidupan alam liar, hutan, tebing karang, atraksi kultural, dan laut yang hangat, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk eko-turisme, namun sampai saat ini kebanyakan pariwisata terfokus pada sekedar liburan di pantai. Sex-tourism merupakan masalah di beberapa bagian negara, dan pariwisata itu sendiri telah menyebabkan permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan hidup, mulai dari pembukaan hutan, penataan bakau, polusi, dan pembangunan resort.
Langganan:
Postingan (Atom)
