Golkar Mulai Khawatir Dengan Kebijakan SBY

BAKAL TERJADI LONJAKAN PENGANGGURAN KEMISKINAN

GOLKAR mulai khawatir dengan kebijakan yang akan diberlakukan Presiden SBY mengenai AFTA atau Asean Free Trade Agreement atau perdagangan bebas di Asean. Golkar khawatir dampaknya akan sangat merugikan bagi industri nasional. Bisa meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan secara absolut

Kekhawatiran tersebut disampaikan Golkar melalui Sekretaris Fraksinya di DPR Ade Komarudin, kemarin.
"Kami memprediksi, akan marak terjadi PHK dan minimnya investasi di industri manufaktur. Angka pengangguran dan kemiskinan melonjak dan bukan tak mungkin itu memicu instabilitas nasional," kata Ade.

Dia memberikan gambaran, dengan pemberlakukan AFTA, maka industri manufaktur nasional yang selama mi jadi tulang punggung dan menyerap tenaga kerja, akan tutup dengan sendirinya. Mereka sulit bersaing dengan serbuan produk impor dari China. Harga produk dari China diyakini lebih murah, sehingga konsumen akan banyak yang berpaling dari produk lokal.

Sesuai kajian Golkar, jika AFTA diberlakukan, yang terpuruk adalah industri tekstil dan produk tekstil, industri petrokimia, industri peralatan dan mesin pertanian, industri alas kaki, industri fiber sintetik, industri elektronik (termasuk kabel dan peralatan listrik), industri permesinan.
industri rancang bangun serta industri baja. "Kita hanya mampu menjual bahan baku yang belum atau setengah diolah, sementara pemerintah Cina sangat agresif mendorong ekspor ke luar negeri dengan kebijakan yang mendorong industrinya bisa bersaing secara produktif, jadi antara ekspor dan impor kita akan timpang dengan sendirinya," jelasnya.

Perkembangan industri nasional saat ini terkendala dengan minimnya infrastruktur, tingginya biaya tranportasi serta jasa pelabuhan yang masih berbelit "Dengan kendala tersebut, tidak etis kalau pemerintah membiarkan industri manufaktur nasional mati dengan sendirinya akibat diberlakukannya kesepakatan AFTA," kata Ade.

Melihat kenyataan itu, Golkar mendesak pemerintah menunda kesepakatan tersebut demi kepentingan nasional. Negara-negara maju pun, katanya mengingatkan, juga bersikap demikian, bila kepentingan nasionalnya terganggu.
"Lihat saja sikap Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya dalam perundingan WTO, mereka berusaha dan sangat melindungi kepentingan nasionalnya," katanya.

EM tempat terpisah, anggota Komisi VI DPR Lily Asdjudiredja mengatakan, komisinya telah mengirim surat kepada presiden melalui pimpinan DPR agar pemerintah melakukan renegosiasi perjanjian tersebut Menurut dia, dalam poin ke-6 perjanjian itu disebutkan bahwa Pemerintah RI diberi peluang untuk mengubah atau menarik konsensus di dalam perjanjian dengan memberikan kompensasi yang berlaku.

Berdasarkan itu, kami mendesak pemerintah untuk lakukan penangguhan terhadap pemberlakuan ketentuan kesepakatan AFTA mengingat faktor kesiapan sektor industri, daya saing dan kapasitas kita belum siap,1 tegas Lily Asdjudiredja.

Kata Lily, kalau AFTA diberlakukan maka industri di dalam negeri akan man karena tidak punya daya saing. Dia menyebut, tujuh ribu komoditi asing akan masuk tanpa bea masuk, akan terjadi PHK secara besar-besaran karena industri gulung tikar sehingga pengangguran dan kemiskinan otomatis bertambah. "Karena itu kita berharap rim ekonomi SBY menunda polair canaan AFTA.Saya yakin, kalau tim ekonomi berbuat maksimal, penundaan yang kita harapkan akan tercapai," kata Lily lagi.